PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pengalamannya di pemerintahan selama ini. Hal itu disampaikannya saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri di Jakarta pada hari ini, Selasa, 3 Oktober 2023.
Mulanya, Jokowi membahas mengenai Undang-Undang dan peraturan lainnya. Ia meminta hal yang berkaitan dengan regulasi untuk dikurangi.
“Regulasi, baik itu Undang-Undang, Permen, Perda, nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri..kurangi. Karena sekarang ini butuh fleksibilitas yang tinggi, butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya berubah-ubah akan sangat cepat sekali,” katanya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 3 Oktober 2023.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga membahas kerja kementerian-kementerian yang dinilai berjalan masing-masing. Kemudian, ia pun menyinggung soal APBN dan APBD, sekaligus meminta agar anggaran tersebut tidak dikucurkan ke dinas-dinas.
Baca Juga: Jokowi Cerita Soal 6 Negara yang Khawatir terhadap AI: Teknologi Melesat Maju, Regulasi Belum Siap
“Kolaborasi, ini yang saya lihat, saya meng-handle kementerian-kementerian masih ego sektoral, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ketemunya di mana gak jelas. Itu yang berusaha selama sembilan tahun saya handle agar mereka satu tujuan, ini mendukung ini, mendukung ini, tujuannya satu,” ujarnya.
“Sehingga yang namanya..saya bolak-balik sampaikan, Pak Sekjen, Pak Sesmen, Pak Sekda, tolong di-desain yang namanya APBN, APBD itu jangan banyak-banyak program. Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas. Buat satu, dua, tiga program cukup, tapi goal,” ucapnya melanjutkan.
Menurut Jokowi, biasanya jika APBD naik lima persen, maka nanti seluruh dinas mendapatkan anggaran dengan nilai tambah yang sama. Jokowi pun mengaku paham situasi di lapangan, mengingat ia sudah pernah mengemban tugas sebagai Wali Kota, Gubernur hingga Presiden.
“Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu, jangan semua diratain, kalau ada kenaikan APBD lima persen, semua dinas tambahnya lima persen, lima persen, lima persen, lima persen, lima persen, wuah…yang terjadi seperti itu,” tuturnya.