kievskiy.org

AHLF Telurkan 10 Rekomendasi untuk Pemberdayaan Difabel, Mensos Risma: Ini Bukan Tujuan Akhir

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berbincang dengan para delegasi negara ASEAN saat pembukaan ASEAN High Level Forum (AHLF) on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10/2023). Forum tingkat tinggi ASEAN tersebut dihadiri sejumlah delegasi negara sahabat untuk membahas tentang mengarusutamakan perspektif global terkait penyandang disabilitas dan agenda inklusi dalam tiga pilar ASEAN.
Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berbincang dengan para delegasi negara ASEAN saat pembukaan ASEAN High Level Forum (AHLF) on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10/2023). Forum tingkat tinggi ASEAN tersebut dihadiri sejumlah delegasi negara sahabat untuk membahas tentang mengarusutamakan perspektif global terkait penyandang disabilitas dan agenda inklusi dalam tiga pilar ASEAN. /Antara/ARNAS PADDA ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Forum tingkat tinggi The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 di Makassar, Sulawesi Tengah, menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat komitmen dalam pemberdayaan penyandang disabilitas demi mewujudkan inklusivitas serta mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Rekomendasi ini dihasilkan dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang berlangsung di Makassar pada 10-12 Oktober 2023.

Salah satu poin dari rekomendasi yang dihadiri sekira 200 peserta ini adalah mendorong sektor usaha untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif bagi difabel.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meyakini rekomendasi Makassar tersebut akan melengkapi kerangka kerja ASEAN yang masih relevan saat ini.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa kerangka kerja ASEAN ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat dan kuncinya," ujar Risma usai acara AHLF di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 11 Oktober 2023.

Baca Juga: Mensos Risma Nangis Dihadapan Delegasi AHLF, Ungkap Pentingnya Program Bagi Penyandang Disabilitas

10 poin rekomendasi Makassar

  1. Mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas di ASEAN, pada tiga pilar Komunitas ASEAN: Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Ketiga pilar tersebut harus bekerja sama dan berinvestasi dalam kerja sama yang berkelanjutan untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas;
  2. Mendukung lebih lanjut tinjauan nasional dan laporan kemajuan penerapan ASEAN Enabling Masterplan dan menyertakan partisipasi penyandang disabilitas dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi, sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
  3. Memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045 dan melanjutkan kepemimpinan ASEAN dalam mendorong pembangunan inklusif disabilitas di kawasan ini dan sekitarnya, termasuk melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP);
  4. Mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas dan mendukung lingkungan fisik serta pengembangan kapasitas untuk mendukung kontribusi para pemangku kepentingan kunci;
  5. Memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam program dan mekanisme nasional dan regional, berdasarkan perspektif berbasis hak dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipasi yang bermakna;
  6. Meningkatkan upaya bersama untuk memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik di semua sektor pembangunan dan menghilangkan hambatan stigma dan diskriminasi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan;
  7. Memperkuat upaya untuk menyediakan data disabilitas yang lebih baik dan inklusif untuk mendukung tolok ukur dan pemantauan kemajuan aksi nasional dan regional mengenai pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
  8. Memperkuat akses terhadap teknologi pendukung berdasarkan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif, intervensi kesehatan, lapangan kerja dan kewirausahaan, serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas lainnya;
  9. Memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak mereka, serta melawan persepsi negatif, dan mendorong rasa saling menghormati dan memahami, sebagai aspek penting bagi komunitas ASEAN yang inklusif;
  10. Mendorong sektor usaha untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif disabilitas, dan mendukung akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, termasuk sebagai wirausaha.

Itulah 10 poin rekomendasi Makassar dalam forum The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat