/photo/2023/10/31/229305958.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan tanggapan terhadap isu yang mencuat mengenai dukungan sejumlah perangkat desa terhadap calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pemilihan Presiden 2024.
Pernyataan ini muncul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang perangkat desa untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan.
"Saya baru membaca berita, kemudian Kemendagri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu," ujar Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.
Meskipun tidak ada larangan terkait dukungan perangkat desa terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, Puan tetap menyampaikan harapannya agar Pemilu Serentak 2024 dapat diselenggarakan dengan baik dan adil.
Baca Juga: 227 Warga Purwakarta Diduga Keracunan Nasi Kotak Jumat Berkah, Sebagian Bergejala Berat
"Yang saya harapkan bahwa kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian memecah-belah. Itu yang harus kita laksanakan bersama-sama," tambah Puan.
Puan Maharani berharap semua elemen bangsa dapat bersatu untuk menjaga agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.
Dalam konteks ini, kehadiran Puan Maharani di Istana Kepresidenan pada Senin menjadi langkah untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sebagai bagian dari MIKTA Speakers Consultation ke-9.
Sebelumnya, Puan menyatakan bahwa pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan presiden merupakan wujud dari komitmen parlemen untuk aktif berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional.***