PIKIRAN RAKYAT - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sekitar 50 sertifikat tanah kepada korban lumpur Lapindo secara door to door (dari pintu ke pintu) yang sebelumnya tinggal di Desa Renokenongo dan kini tinggal di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 23 November 2023.
"Hari ini kami serahkan sertifikat secara door to door dan semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis," ujarnya di sela penyerahan sertifikat tanah kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Hadi Tjahjanto mengatakan warga korban lumpur Lapindo yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertifikat tanahnya yang sekarang ditempati.
Baca Juga: Kenapa Hari Guru Ditetapkan Tanggal 25 November? Simak Sejarahnya
"Belasan tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya yang ditinggali," ujarnya.
Ia mengatakan, penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur Lapindo tersebut tanpa biaya alias gratis. Namun, ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah dengan nilai tidak lebih dari Rp600 ribu.
"Untuk apa biaya itu? Satu pengukuran, kurang lebih Rp224 ribu, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp600 ribu, tapi rata-rata semua gratis," ujarnya.
Ia memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertifikat tanah kepada warganya.
Pasalnya Bupati Sidoarjo menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat.
Bupati Sidoarjo atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor menyampaikan pendampingan kepada warga korban lumpur Lapindo untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya berbuah manis.