PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal tudingan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan solusi untuk mengatasi ketimpangan. Dia menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah inisiatif Pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antardaerah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi usai melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris," tegas Jokowi, menanggapi kritik yang diungkapkan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait pembangunan IKN.
Presiden menyampaikan fakta bahwa 58 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perekonomian Indonesia saat ini berada di Pulau Jawa. Dengan pembangunan IKN, Pemerintah berharap dapat meratakan pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketidaksetaraan antarwilayah.
"Lima puluh delapan persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa; sehingga kita ingin Indonesia-sentris," tambah Jokowi.
Meskipun Anies Baswedan mengkritik pembangunan IKN, Jokowi menegaskan bahwa proyek ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini, silakan; tetapi IKN sudah ada undang-undangnya," ujar Jokowi.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga untuk mengatasi ketimpangan populasi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Dengan memperluas pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa, Pemerintah berharap dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia.
"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi.
Baca Juga: Anies Kritik Pembangunan IKN: Bangun Kota di Tengah Hutan Picu Ketimpangan Baru
Kritik Anies Baswedan
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyatakan pandangannya terkait proyek mega Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara era pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, IKN tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia, terutama dalam hal pemerataan wilayah.