PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi alias Awiek, menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPR sudah mencari solusi terbaik saat penyusunan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) agar unsur demokratis tetap ada, meski tanpa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Merujuk pasal 14B UUD 1945, negara Indonesia mengakui satuan daerah khusus dan atau istimewa. “Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung, dan supaya kita tidak melenceng dari konstitusi," kata Awiek dalam keterangannya, Rabu, 6 Desember 2023.
"Cari jalan tengah bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” tuturnya.
Awiek mengatakan, DPRD nantinya akan menggelar sidang untuk mengusulkan nama-nama yang akan dijadikan Gubernur Jakarta. Sehingga, proses demokrasi tetap berlangsung.
“Jadi tidak sepenuhnya proses demokrasi hilang, karena demokrasi itu tidak harus bermakna pemilihan langsung. Pemilihan tidak langsung juga bermakna demokrasi. Jadi, ketika DPRD mengusulkan, ya itu proses demokrasinya di situ,” tuturnya.
Selain itu, tambah Awiek, selama ini pemilihan langsung di DKI memerlukan biaya besar. Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
"Itulah yang kemudian membuat kita win-win solution seperti itu (tanpa Pilkada dan Gubernur Jakarta dipilih Presiden),” kata Ketua DPP itu.
DPR resmi mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi beleid inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Desember.***