PIKIRAN RAKYAT - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) akan mengirimkan sertifikat 'penobatan' itu kepada Jokowi ke Istana Negara melalui Pos. Selain sertifikat, mereka juga akan mengirimkan kajian setebal 330 halaman.
"Nominasi alumnus UGM yang paling memalukan dengan ini saya berikan sertifikat ini beserta dengan kajian kepada manipulasi dari Jokowi yang pada kesempatan sore hari ini hadir," ucap Ketua BEM UGM, Gielbran Muhammad Noor dalam acara Diskusi Publik dan Mimbar Bebas BEM UGM yang digelar pada Jumat 8 Desember 2023 sore.
"Selanjutnya kita akan serahkan langsung beliau melalui pos dan nanti akan kita publikasikan secara langsung sekaligus kajian setebal 330 halaman yang akan kita serahkan langsung kepada beliau," katanya menambahkan.
Dalam acara tersebut, Gielbran Muhammad Noor juga menyerahkan sertifikat 'Alumni Paling Memalukan' kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, pengurus BEM menyatakan telah mengundang Presiden Jokowi, tetapi kepala negara itu tidak hadir.
Oleh karena itu, mereka menyerahkan sertifikat alumni UGM paling memalukan kepada Jokowi melalui sosok yang disebut 'manipulasi' sang presiden. Sosok yang dihadirkan merupakan pria berbadan tinggi kurus dengan mengenakan topeng wajah Jokowi.
"Nantinya sertifikat dan kajian komprehensif akan kita kirim langsung ke istana negara, menjadi wujud nyata bahwa teman-teman yang sekarang hadir di sini memberikan gelar Alumnus paling memalukan kepada Jokowi," kata Gielbran Muhammad Noor.
"Sertifikat ini adalah salah satu wujud yang nanti akan kita langsung kepada Jokowi tapi lewat pos ya karena kita males ke Istana, karena isinya tikus semua," ujarnya menambahkan.
Tidak hanya sertifikat, BEM UGM juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Jokowi. Beberapa di antaranya adalah mengenai permasalahan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
"Kita menuntut adanya iklim demokrasi yang demokratis, konstitusi yang tidak diutak-atik tanpa otak, dan yang terakhir adalah mencabut semua legislasi yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat termasuk ciptaker, UU kesehatan, dan UU KPK," tutur Gielbran Muhammad Noor.