PIKIRAN RAKYAT - Debat perdana capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sukses dilaksanakan. Debat yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Desember 2023, malam itu menjadi bahan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024 nanti.
Panelis debat malam itu, Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan bahwa semua pasangan calon menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM). Ketua Komnas HAM 2017-2022 itu menilai, komitmen yang ditunjukkan para pasangan calon itu bagus.
"Saya kira bagus. Misalnya terkait HAM yang memang menjadi fokus saya. Ada pembahasan soal Papua. Muncul kata-kata kunci bahwa harus diselesaikan melalui dialog, jadi bukan jadi bukan pendekatan keamanan. Itu kata kuncinya," ucap dia seusai debat perdana di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Anies soal HAM
Dalam debat perdana, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai, akar utama berbagai konflik dan masalah HAM yang terjadi di Papua adalah tidak adanya keadilan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu berujar, berbagai pihak di Jakarta pun mempunyai perbedaan pandangan ihwal permasalahan di Papua; ada yang menganggap hal itu sebagai masalah separatisme, terorisme, hingga kriminal.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pernyataan Prabowo Subianto ihwal strategi penyelesaian konflik di Papua. Kala itu, Prabowo menilai bahwa masalah Papua rumit lantaran adanya gerakan separatisme dan campur tangan asing.
Anies berujar, permasalahan di Papua bukanlah soal kekerasan, sehingga tujuan penyelesaian masalahnya bukan cuma mencari kedamaian, tetapi juga menegakkan keadilan. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, cara utama menghadapi permasalahan di Papua adalah dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM sampai tuntas.
Dia juga menilai, diperlukannya dialog partisipatif guna menyelesaikan masalah di Papua. "Memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tetapi keadilan."
Prabowo soal HAM
Dalam debat perdana, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga bicara soal HAM. Dia meminta agar tidak mempolitisasi isu dugaan pelanggaran HAM di setiap penyelenggaraan pesta demokrasi tanah air.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyinggung dugaan pelanggaran HAM berat. Ganjar bertanya, apakah Prabowo akan menyelesaikan rekomendasi DPR pada 2009 ihwal kasus dugaan pelanggaran HAM berat itu, salah satunya membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.