/photo/2023/03/28/3879556375.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan kembali pentingnya langkah-langkah antisipasi agar peristiwa kematian dan jatuh sakitnya petugas Pemilu pada Pemilu 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024. Hal itu terkait proses rekrutmen KPPS dan Pengawas TPS yang saat ini sudah dimulai dan berakhir pada 20 Desember 2023.
Berdasarkan berbagai kajian, kematian petugas Pemilu pada Pemilu 2019 lalu adalah kematian wajar, yang risikonya semakin meningkat bagi mereka yang punya komorbid paling banyak penyakit kardiovaskular, hipertensi, stroke, serta berusia lanjut.
"Oleh karena itu, salah satu langkah antisipasi paling penting pada tahap awal proses rekrutmen itu adalah pemeriksaan kesehatan serta pembatasan usia yang lebih ketat bagi setiap warga negara yang ingin mendaftar sebagai petugas Pemilu," kata Pramono Ubaid Tanthowi, Wakil Ketua Komnas HAM, Jumat, 15 Desember 2023.
Mengenai pemeriksaan kesehatan, Komnas HAM mengimbau agar KPU dan Bawaslu di setiap kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah daerah/dinas kesehatan masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar semua fasilitas kesehatan pemerintah, seperti RSUD maupun Puskesmas, dapat membantu proses pemeriksaan kesehatan dengan standar pemeriksaan yang baik.
Soal pemeriksaan tersebut berbayar atau tidak, Komnas menyatakan, hal itu bergantung hasil pembicaraan antara KPU, Bawaslu, dan Pemda, serta kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Mengenai pembatasan usia petugas Pemilu, Komnas HAM mengapresiasi pembatasan usia maksimum 55 tahun yang ditetapkan oleh KPU. "Meskipun ini masih lebih tinggi dari batas usia yang ditetapkan oleh KPU pada Pilkada serentak 2020 yang lalu, yakni 50 tahun. Komnas HAM berharap, proses verifikasi syarat kesehatan bagi calon petugas pemilu yang berusia di atas 50 tahun, perlu diperketat sehingga dapat menekan risiko dan lebih menjamin hak atas kesehatan Petugas pada Pemilu 2024 nanti," katanya.***