PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah sanksi akan dijatuhkan kepada kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mengumumkan dukungannya untuk paslon Pilpres 2024 nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan hal tersebut. Kader dikenai hukuman lantaran berbeda pilihan dengan sikap PPP secara keseluruhan. PPP diketahui sebagai salah satu partai yang telah mendeklarasikan dukungan bagi paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang kemarin mengatasnamakan dirinya calon anggota DPRD dalam PPP terlibat dalam kegiatan itu, kalau mereka nanti terpilih, tidak akan diajukan pelantikan bahkan akan di PAW terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan," kata Awiek, di Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023.
PAW diperuntukkan bagi kader partai yang menjadi anggota DPR RI. PAW ialah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
Sederhananya, anggota DPR yang kena sanksi ini bisa diberhentikan sewaktu-waktu, untuk kemudian digantikan oleh kader parpol di mana ia bernaung, sebagaimana kehendak parpol tersebut.
Awiek menegaskan, sanksi PAW akan menyasar kader PPP yang terpilih sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. Sebelum pelantikan, imbuhnya, sanksi PAW akan turun lebih dulu.
"Kita berkomitmen untuk (Ganjar-Mahfud) bisa menang satu putaran," ujarnya.
Dengan demikian, hukuman tersebut menurutnya adalah wujud keseriusan PPP dalam mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024, serta menjadikan para kadernya disiplin terhadap kesepakatan bersama yang sudah final.
Sebelumnya, Kamis, 28 Desember 2023, kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pejuang PPP mendeklarasikan diri mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.