PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai kehadiran Prabowo Subianto pada peresmian sumur bor di Sukabumi dan program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara yang dijalankan Univesitas Pertahanan, patut diduga kuat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan fasilitas negara untuk kepentingan politik Pemilu 2024.
Koalisi menduga, kegiatan tersebut terindikasi kampanye politik. Kedudukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanya akal-akalan untuk dapat mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya.
Koalisi menegaskan, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye merupakan kejahatan pidana pemilu yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas.
Koalisi menyatakan, indikasi penyalahgunaan sumber daya negara tersebut sulit untuk dibantah. Pasalnya, kedua proyek tersebut, yang anggarannya disalurkan melalui Unhan, tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Menhan.
Prabowo Subianto sebagai Menhan seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain. Manfaat pembangunan sumur bor air dan proyek bedah rumah warga memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tapi hal itu seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian terkait, bukan urusan Kemhan.
Pengalokasian anggaran Kemenhan melalui Unhan untuk proyek pembangunan sumur bor air dan bedah rumah warga menunjukkan Prabowo Subianto selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan, bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara.
Desak Jokowi pecat Prabowo
Indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan kampanye terselubung Pabowo Subianto bukan terjadi sekali saja. Sebelumnya, dugaan yang sama pernah dilakukan seperti dalam kasus peresmian sumur bor air di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kuningan, Rakerda APDESI Jawa Barat, dan sarasehan kemandiran pondok pesantren yang diselenggarakan oleh Kemenag.
Prabowo Subianto, menurut koalisi, terindikasi menjadi calon presiden yang diduga banyak menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya dalam konteks kepentingan kampanye dan membangun dukungan dalam kontestasi politik elektoral.
Koalisi juga menilai, keterlibatan aparat Babinsa dalam kegiatan pendataan KTP dan KK warga di Cilincing, Jakarta Utara, secara nyata merupakan pelanggaran terhadap UU TNI.