PIKIRAN RAKYAT – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Pilpres 2024 di Indonesia cukup berpengaruh bagi kawasan Asia. Hal itu disampaikannya lewat cuitan di media sosial X (Twitter) pada 7 Januari 2024.
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) itu menyebut ternyata pemilihan presiden di Indonesia bukan satu-satunya yang berpengaruh dalam perpolitikan kawasan Asia. Ada Pilpres lain yang juga akan memiliki andil penting di dalamnya.
"Secara pribadi saya berpendapat ada 3 pemilihan presiden di tahun 2024 ini yang bisa mempengaruhi geopolitik dan keamanan di kawasan Asia,” ujar pria 74 tahun itu dalam cuitan yang sudah dilihat lebih dari 24.000 kali pada pukul 9.44 WIB.
Singgung Pilpres AS dan Taiwan
Menurut SBY, kondisi keamanan di Asia yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan konflik Tiongkok dan Taiwan. Kedua negara kerap bersitegang berkaitan dengan sejarah dan kondisi politik keduanya.
"Geopolitik dan keamanan kawasan yang saya maksud adalah ketegangan yang tinggi antara Tiongkok dengan Taiwan (saya gunakan istilah Taiwan agar secara internasional mudah dipahami), meskipun saya mengerti bahwa bagi Tiongkok permasalahan Taiwan adalah isu dalam negeri," kata SBY.
"Juga ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan hubungan Tiongkok - Taiwan yang memanas tahun-tahun terakhir ini," ujar Presiden RI 2004-2009 dan 2009-2014 tersebut.
Pilpres Taiwan dijadwalkan digelar pada Januari 2024, sedangkan Amerika Serikat akan memilih presiden pada November 2024 nanti. Indonesia dijadwalkan menggelar pemilihan di antara dua negara tersebut yakni Februari 2024.
Ketegangan Tiongkok-Taiwan berpotensi menegang
Dalam pandangan SBY, Tiongkok dan Taiwan berpotensi bersitegang jika pemimpin Taiwan yang terpilih cenderung antipati terhadap lawan Tiongkok. Diketahui Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya, saat Taiwan menganggap dirinya sudah memisahkan diri.
"Jika Presiden Taiwan yang baru adalah sosok yang bergaris keras dan sangat anti Tiongkok, ketegangan Tiongkok – Taiwan akan makin meningkat," kata eks Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan era Presiden Gus Dur.