PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi terus menggaungkan kemerdekaan Palestina. Hal ini diungkapkannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) yang dilaksanakan pada 8 Januari 2024 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Dalam PPTM tersebut, secara gamblang Retno menyebutkan Dewan Keamanan PBB tak bisa menghentikan genosida penjajah Israel ke Palestina.
"Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tak hanya di gaza, namun juga di tepi barat. Indonesia terus konsisten berada di garis depan bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka," kata Retno Marsudi di Gedung Merdeka, Senin 8 Januari 2024.
Ia pun mengaku merasa memiliki satu utang yang belum dibayar saat mengingat gedung merdeka. "Gedung ini mengingatkan adanya satu utang yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina," katanya.
Tahun 2023, lanjut Retno, merupakan tahun yang buruk bagi masyarakat Palestina. Bagaimana tidak akhir 2023 lebih dari 21 ribu orang Palestina tewas akibat genosida penjajah Israel.
"70 persen diantaranya adalah anak-anak dan perempuan, berbagai fasilitas publik dihancurkan dan tidak dapat berfungsi termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza Utara yang merupakan kontribusi rakyat Indonesia," lanjutnya.
Standar Ganda Negara Utara
Retno beranggapan beberapa negara utara menunjukan adanya standar ganda terkait kasus genosida yang dilakukan penjajah Israel.
"Kasus Palestina menunjukan double standar sejumlah negara di dunia, terutama the global north, sejumlah negara the global north, mendadak diam dan menyaksikan pelanggaran kemanusiaan," katanya.
Menlu pun mempertanyakan mengenai materi yang mereka berikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). "Bukankan bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua, kenapa seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita? Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina," katanya.
Sehingga, Retno akan menyampaikan pernyataan lisan kepada Mahkamah Konstitusi Internasional agar memperkuat posisi hukum Palestina. Sehingga PBB tak dapat melupakan perjuangan bangsa palestina baik politik maupun hukum internasional.***