kievskiy.org

Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Tidak Mungkin Data Alutsista Dibuka Gamblang

Alutsista milik TNI dipamerkan untuk warga di sekitar Istana Negara Jakarta
Alutsista milik TNI dipamerkan untuk warga di sekitar Istana Negara Jakarta /Pikiran Rakyat/ Muhammad Rizky Pradila

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid buka suara menanggapi pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meminta Prabowo membuka data soal pertahanan RI mulai dari alutsista dan anggaran untuk Kemhan RI.

Adapun Anies dan Ganjar meminta Prabowo memaparkan data-data tersebut dalam debat capres putaran ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Januari 2024.

Nusron menjelaskan bahwa Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) tentu tidak akan mau membuka data yang diminta Anies dan Ganjar. Sebab, data tersebut adalah rahasia negara.

"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia, sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," kata Nusron kepada wartawan, dikutip Selasa, 9 Januari 2024.

Baca Juga: Jokowi Soal Data Pertahanan: Ada yang Bisa Dibuka, tapi Banyak yang Harus Dirahasiakan

Di dalam kehidupan negara demokrasi, kata Nusron, menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pasalnya, pertahanan adalah bagian dari kerahasiaan negara, tetapi di sisi lain transparansi juga menjadi sebuah keharusan.

"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun, di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," tutur Nusron.

Nusron menyampaikan, untuk mengatasi permasalahan diperlukan sebuah proses di legislatif. Dia menekankan bahwa pemerintah memang harus transparan tetapi bukan berarti menelanjangi strategi pertahanan.

"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, tetapi tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," ujar Nusron.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat