PIKIRAN RAKYAT - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menyoroti pentingnya keakuratan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui sistem KTP Sakti.
Pernyataannya disampaikan dalam acara "Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa" di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu.
Menurut Mahfud, saat ini jaminan sosial dan bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran. Bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh orang miskin justru seringkali diperoleh oleh mereka yang seharusnya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
Ia menegaskan bahwa kurangnya keakuratan ini terjadi karena tidak adanya kartu identitas (KTP) yang membedakan dengan jelas siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan.
"Kadang-kadang ada orang yang memiliki dua alamat, di salah satu alamatnya mengaku sebagai orang miskin sehingga orang itu mendapatkan bansos. Kadang kala dia kerja di Jakarta, alamat rumahnya juga ada di Makassar, lalu di Makassar ngaku orang miskin, di Jakarta kaya," ungkap Mahfud.
Dalam konteks ini, Mahfud menegaskan bahwa penerapan KTP Sakti dapat menjadi solusi untuk memastikan keakuratan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya KTP Sakti, diharapkan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penerima bantuan.
Mahfud juga menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Ia menyatakan bahwa bansos bukanlah hadiah dari presiden, melainkan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 34 Ayat 1, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjaga fakir miskin dan anak terlantar.
"Sistem bansos yang diatur dalam undang-undang pasti lanjut. Itu salah satu bentuknya bagi yang masih miskin, diberikan bansos dulu sampai dia meningkatkan kehidupannya," terangnya.