PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyarankan seluruh pejabat negara yang ikut bertarung dalam Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya di pemerintahan saat ini. Saran tersebut juga ditujukannya untuk cawapres pendampingnya, Mahfud MD.
Ia menilai ada potensi konflik kepentingan atau "conflict of interest" peserta Pilpres 2024 apabila mereka tak mundur dari jabatannya di pemerintahan. Potensi tersebut pun harus diwaspadai.
Dalam hal ini, saran Ganjar Pranowo itu kembali disampaikan untuk menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral lantaran memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.
"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," katanya saat berada di Ponpes Manbaul Hikmah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
Baca Juga: Jokowi Kirimkan Bunga Anggrek ke Rumah Megawati: Selamat Ulang Tahun Ibu
"Itu lah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.
Ganjar Pranowo juga menyinggung soal banyaknya pejabat yang menurutnya kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ucapnya.
Terkait dengan saran tersebut, Ganjar Pranowo pun telah membicarakannya dengan Mahfud MD dan tim.
Ia mendorong adanya kebijakan agar peraturan yang memperbolehkan para pejabat sekelas wali kota dan menteri tak harus mundur jika maju Pilpres itu bisa diubah.