PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, membeberkan imbas keberpihakan dan kampanye presiden terhadap paslon tertentu, menyusul pernyataan Joko Widodo yang mencatut Undang-Undang Pemilu Pasal 299 ayat 1.
Menurut Devi, keberpihakan presiden yang ditampilkan secara vulgar membuat program-program pemerintah rawan disalahgunakan untuk keperluan elektoral. Namun, indikasi itu tampak sudah terlihat belakangan ini.
“Kita tahu bahwa ada beberapa kunjungan kerja presiden yang dilakukan dalam konteks jabatannya, tapi kita tidak bisa menihilkan bahwa kunjungan tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk kampanye pemilu,” kata Devi dikutip dari BBC News Indonesia.
Dia mengatakan, kewajiban yang melekat pada sosok presiden yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pemerintahan berisiko dibungkus untuk menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu. Kasus tersebut sempat muncul di Jawa Tengah.
“Misalnya, pada pembagian bansos di Jawa Tengah. Itu sangat rawan,” tuturnya.
Kondisi serupa juga rawan muncul dalam bentuk pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Pada Selasa, 23 Januari lalu, Prabowo Subianto dilaporkan oleh empat organisasi termasuk Perludem karena diduga menggunakan fasilitas negara, yakni akun media sosial X milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencuit soal pembangunan mes TNI di Natuna, Kepulauan Riau menggunakan tagar #PrabowoGibran2024.
Meskipun, hal itu kemudian diklarifikasi oleh Kemenhan sebagai ketidaksengajaan atau autotext dari administrator”. Unggahan itu juga telah dihapus.
Prabowo juga sempat dituding memanfaatkan fasilitas negara karena menggunakan helikopter milik TNI saat mengunjungi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatra Barat untuk menyalurkan bantuan.