kievskiy.org

Erick Thohir Menolak Wacana Ubah BUMN Menjadi Koperasi, Khawatirkan Pengangguran Baru

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri). /Antara/Nyoman Hendra Wibowo

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menanggapi wacana dari Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) yang menyatakan niatnya untuk mengubah BUMN menjadi badan usaha koperasi.

Erick menegaskan bahwa pembubaran korporasi milik negara hanya akan menciptakan pengangguran baru di Indonesia, mengingat 1,6 juta orang bekerja di BUMN.

"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Menurutnya, para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang saat ini mencatat pertumbuhan sebesar 5 persen.

Erick juga menyampaikan bahwa seluruh korporasi milik negara pada tahun 2023 berhasil menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni sebesar Rp 82,1 triliun. Keuntungan dari BUMN dianggapnya sebagai pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

"Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan," tambahnya.

Sebelumnya, pada Rabu 31 Januari 2023, Timnas AMIN menyatakan niatnya untuk mendorong BUMN menjadi badan usaha koperasi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Tokoh Koperasi Indonesia, Suroto PH, dalam sebuah diskusi di Rumah Koalisi Perubahan di Jakarta Selatan. Suroto berpendapat bahwa dengan mengkoperasikan BUMN, perekonomian nasional bisa meningkat. Meskipun demikian, Erick Thohir menolak pandangan tersebut dan khawatir akan dampak pengangguran yang mungkin timbul dari rencana perubahan tersebut.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat