kievskiy.org

Dirty Vote: Skenario Kotor Curangi Pemilu 2024 Hanya Butuh 2 Syarat, Mental Culas dan Tahan Malu

Ilustrasi Pemilu 2024 yang di dalamnya ada skenario mencuranginya menurut film Dirty Vote.
Ilustrasi Pemilu 2024 yang di dalamnya ada skenario mencuranginya menurut film Dirty Vote. /Unsplash/Element5 Digital Unsplash/Element5 Digital

PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter Dirty Vote sudah tayang di kanal YouTube Dirty Vote hari ini, Minggu 10 Februari 2024. Isu skenario kecurangan Pemilu 2024 dibeberkan satu dari tiga narasumber ahli Hukum Tata Negara yakni Bivitri Susanti.

Diketahui mereka yang menjadi narasumber film Dirty Vote itu adalah Bivitri Susanti, Fery Amsari, dan Zainal Arifin. Ketiganya membeberkan berbagai dugaan kecurangan untuk memenangi pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024.

Syarat jalankan skenario kotor curangi Pemilu 2024

Bivitri Susanti menyebut rencana kotor mencurangi pemilihan umum tersebut sudah pernah dilakukan di banyak negara dan di sepanjang sejarah. Ia menyebut rencana itu bukanlah sesuatu yang luar biasa.

"Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah," kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera tersebut.

Poster film Dirty Vote.
Poster film Dirty Vote.

"Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua: mental culas dan tahan malu," katanya lagi.

Ahli Hukum Tata Negara lainnya, Fery Amsari, menyebut desain itu telah disusun dan dijalankan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Ada indikasi rencana itu dibuat oleh pihak yang sudah berkuasa di Indonesia selama dua periode terakhir.

"Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun mereka oleh pihak-pihak lain," ujarnya.

"Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," kata Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) tersebut.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat