PIKIRAN RAKYAT - Hasil penghitungan cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam perolehan suara. Diikuti kemudian oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan kemudian pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan, perhitungan cepat belum menunjukkan hasil akhir secara resmi. Untuk hasil resmi, tetap harus menunggu hasil rekapitulasi dari KPU.
Akan tetapi, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, hasil perhitungan cepat relatif lebih valid. "Apalagi kalau kemudian selisih suaranya begitu besar seperti sekarang. Jadi, sebetulnya hampir tidak bisa diragukan lagi bahwa hasil perolehan perhitungan cepat sudah bisa mencerminkan hasil akhir," tuturnya, Rabu, 14 Februari 2024.
Berkaca kepada pengalaman pemilu sebelumnya, Jeirry menilai, hasil perolehan perhitungan cepat relatif lebih stabil dan sesuai dengan komposisi perolehan suara akhir. "Jadi, kita harus melihat perhitungan cepat ini sebagai metodologi yang objektif dan rasional, meskipun dia tidak mengambil semua sampel TPS, hanya sekitar 2.000 TPS, tetapi hasilnya itu relatif lebih valid," katanya.
Mengomentari dinamika perhitungan cepat yang menunjukkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, Jeirry mengatakan, hasil perhitungan cepat tersebut sudah relatif stabil dan Pilpres 2024 kemungkinan berjalan satu putaran.
"Sekarang yang harus dihitung itu adalah kalau mau menang satu putaran itu sebaran suaranya itu harus di 20 persen provinsi. Apakah kemenangan itu ada di 20 persen provinsi? Itu yang masih harus ditunggu" tuturnya.
Berkaca kepada perolehan suara Prabowo-Gibran yang dominan berdasarkan hasil perhitungan cepat, Jeirry menilai, hal itu tidak bisa dilepaskan dari kerja keras Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi masih memiliki kekuatan untuk mengarahkan dukungan dan memengaruhi pemilih.
Meskipun, dilihat dari sisi yang lain, hal tersebut bisa menjadi catatan negatif dalam proses pemilu kali ini. Pasalnya, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang menjurus kepada praktik kecurangan dalam keberpihakan presiden tersebut.
Ia menyebutkan dugaan pengerahan birokrasi yang banyak dikabarkan akhir-akhir ini. "Saya kira, itu saja catatan negatifnya dari seluruh proses ini," katanya.