PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, banyak birokrat di berbagai pelosok Indonesia belum memahami peran pers setelah Reformasi 1998. Hal ini disampaikannya dalam sesi tanya-jawab di seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Senin, 19 Februari 2024.
"Tidak semua teman-teman di birokrasi paham tentang kebebasan pers, terutama perubahan paradigma yang terjadi setelah Reformasi," kata Tito Karnavian.
Tito menyebutkan, setelah Reformasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 membuka ruang seluas-luasnya bagi kebebasan pers. Namun, menurutnya, hal ini belum dipahami seutuhnya oleh banyak birokrat di berbagai pelosok. "Masih banyak yang alergi," kata Tito.
Namun, Tito mengatakan, ini terjadi bukan tanpa sebab. Para birokrat itu sering menemui pemberitaan di berbagai media yang tidak berimbang bahkan terkesan menggiring opini.
"Jadi, persepsi teman-teman birokrat dengan pemberitaan kurang akurat dan punya motif tersendiri, membuat kualitasnya menjadi digeneralisasi," tuturnya.
Sosialisasi
Kendati begitu, Tito menuturkan, fungsi utama pers tetap harus dijaga dan dihidupkan. Ada tiga fungsi utama pers yang menurutnya perlu tetap dihidupkan.
"Mulai dari (pers berfungsi) memberikan informasi kepada publik tentang segala apa yang ada, tidak boleh didominasi pemerintah saja," ujarnya memaparkan.
"Kedua, pers untuk sarana edukasi dan hiburan, jadi pembentukan opini publik boleh-boleh saja," ujarnya lagi.
Lalu yang terakhir, fungsi pers untuk iklim demokrasi yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam hal ini, sistem demokrasi sejatinya perlu berlangsung dengan kontrol kuat dari rakyat sehingga menjadi rem pemerintah saat hendak membentuk suatu kebijakan.
Tito ingin menyosialisasikan kebebasan pers ini ke para birokrat di berbagai pelosok. "Kami tentu memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dengan mengajak Dewan Pers dan PWI ke rekan-rekan perangkat birokrasi di daerah, pejabat-pejabat yang belum paham perubahan paradigma dan menjadi resisten terhadap pers," tuturnya.***