PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan reformasi birokrasi berdampak dalam menuju masa depan tata kelola pemerintahan (governance 5.0). Dalam implementasinya, Polri perlu melakukan perubahan paradigma dalam cara bekerja.
“Perubahan paradigma tersebut dilakukan dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat', serta kerja yang berorientasi pada data, melakukan transformasi digital, dan didukung dengan SDM yang berdaya saing. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Polri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” ujar Menteri Anas dalam Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan berpikir selangkah ke depan (think ahead), mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah berjalan (think again), dan berpikir secara holistik dan lintas sektoral (think across).
Menteri Anas juga mendorong Polri untuk mengedepankan collaborative dan networking governance dalam mendorong kinerjanya. Karena kompleksitas dan dinamika kebijakan perlu didukung dengan aksi cepat dari setiap aktor, perlu diorkestrasi dengan baik agar hasilnya menjadi lebih optimal.
Untuk dapat melakukan berbagai hal yang perlu diselesaikan oleh Polri tersebut, Menteri menyebutkan empat hal sebagai syarat keberhasilan Polri. Pertama, perlu adanya komitmen tinggi mulai dari tingkat Mabes hingga pimpinan di seluruh satuan kewilayahan Polri. Kedua, penyelesaian masalah yang ada perlu diatasi pada tingkat akar. Ketiga, Polri perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.
“Terakhir, Polri perlu senantiasa berinovasi dengan memberikan cara-cara yang out of the box, tidak birokratis, dan fasilitatif kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Menteri Anas.
Menteri Anas mengungkapkan terdapat aspek kapabilitas dan kapasitas Polri yang harus terus ditinjau ulang secara berkala dan diperkuat, seperti sistem, struktur, sarana dan prasarana, anggaran, maupun personel Polri. Disampaikan, aspek krusial yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan SDM.
“Sehingga Polri dapat mewujudkan sistem kerja yang responsif dan kolaboratif dengan budaya kerja melayani dan inovatif, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompeten dan integritas,” kata mantan Kepala LKPP ini.
Kementerian PANRB dan Polri terus berkolaborasi dalam berbagai transformasi, salah satunya pada aspek kelembagaan. Menteri Anas menyampaikan, Polri perlu menentukan skala prioritas dalam penataan organisasi dengan pertimbangan urgensi dan derajat kepentingan yang diidentifikasi secara teliti.
Selain pada aspek kelembagaan, kolaborasi juga dijalankan melalui akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan Polri serta dukungan integrasi dan interoperabilitas transformasi digital dilingkungan Polri. Terlebih, saat ini pemerintah tengah merancang government technology (GovTech) untuk transformasi digital pemerintahan.