PIKIRAN RAKYAT - Saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024 yang diselenggarakan di Prancis, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung Pemilu Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen.
Dipimpin Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet, Women Speakers' Summit 2024 digelar di Hotel de Lassay, Paris, Kamis (7/3/2024) dan diikuti oleh 24 ketua parlemen perempuan. Women Speakers' Summit sendiri berada di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia.
Pada agenda diskusi pertama, peserta KTT membahas tentang ‘Pendidikan dalam kesetaraan, Kesehatan dan Perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan’. Sesi ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Belgia, Eliane Tillieux dan Ketua Parlemen Afrika Selatan, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.
Puan pun berkesempatan untuk memberikan tanggapan. Di sesi ini, ia menyoroti tentang berbagai konflik di belahan dunia di mana perempuan menjadi pihak paling terdampak.
“Saat ini, konflik dikawatirkan telah menjadi new normal. Dalam situasi konflik maka perempuan merupakan pihak yang paling terdampak. Perempuan tidak hanya menjadi korban perang tapi juga berada dalam situasi paling rentan,” kata Puan.
“Remaja perempuan mengalami learning-loss akibat rusaknya sekolah-sekolah dan terhentinya kegiatan belajar, seperti di Gaza dan Ukraina. Terbatasnya pendidikan formal juga terjadi diberbagai wilayah yang mengalami konflik internal seperti di Myanmar, dan Sudan,” lanjutnya.
Puan juga menyebut perempuan seringkali menjadi objek perdagangan manusia dan korban kekerasan akibat konflik. Menurutnya, hak-hak perempuan terhadap kesehatan juga semakin terabaikan.
“Untuk mengatasi hal ini, kita sebagai pemimpin perempuan harus mengambil tindakan konkret. Sebagai ketua parlemen perempuan, kita harus berkontribusi dalam upaya mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian,” ucap Puan.
Cucu Bung Karno ini mendorong agar anggota parlemen perempuan di seluruh dunia mengembangkan budaya damai dan toleransi. Puan juga menyuarakan pentingnya penolakan terhadap cara-cara kekerasan dalam penyelesaian perbedaan.
“Parlemen harus berkontribusi menjamin terpenuhinya hak perempuan terhadap pendidikan, mendapat akses terhadap kesehatan, dan menolak berbagai kekerasan kepada perempuan,” tegas mantan Menko PMK tersebut.