PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung pembangunan fasilitas di Ibu Kota Negara. Sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi memiliki investor yang siap berkontribusi.
Hal tersebut diungkapkan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara, bertempat di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 15 Maret 2024.
Sebagai pembicara dalam kegiatan itu yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, beserta Kurator IKN Ridwan Kamil.
Dani menyatakan, pemerintah daerah siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap selanjutnya, seperti pembangunan ruko, restoran, dan hotel, mengingat Kabupaten Bekasi memiliki banyak developer dan investor di bidang perindustrian.
“Pak Ridwan Kamil (sebagai kurator pembangunan proyek fisik Ibu Kota Nusantara) menyebutkan bahwa pembangunan tahap berikutnya bisa mengundang partisipasi para pebisnis, investor dari kota-kota di seluruh Indonesia. Kami siap karena di Kabupaten Bekasi banyak sekali developer dan investor,” ujar Dani.
P3DN akan terdampak
Dani mengatakan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri yang di dalamnya terdapat berbagai macam produksi seperti alat berat, baja, sarana elektrikal, mekanikal, furnitur, sampai kendaraan listrik. Tentunya hal ini akan berdampak pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dapat mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor.
“Tapi sebaliknya kami juga akan mewakili masyarakat kami agar P3DN-nya ini Kabupaten Bekasi pusatnya industri, kami juga bisa jadi marketing,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, dijelaskan juga ketentuan pemanfaatan lahan, yang jika dalam waktu tertentu tidak dimanfaatkan maka bisa diambil kembali. Menanggapi hal tersebut, Dani berharap ketentuannya dapat diterapkan di daerah selain di IKN.
Soalnya, banyak lahan di Kabupaten Bekasi yang sudah dibeli oleh developer tetapi masih belum dibangun, sehingga lahannya dapat lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Melihat kondisi kami di Kabupaten Bekasi, lahan-lahan sudah diborong oleh industriawan dan developer, tapi puluhan tahun tidak terbangun. Jadi ketentuan tersebut bisa diterapkan di daerah lain sehingga pemanfaatan tanah yang harganya terus naik mungkin bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ucapnya.