/photo/2024/01/17/3697885102.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menunggu KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024, sebelum melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto menegaskan timnya mampu membawa bukti-bukti valid terkait dugaan kecurangan pemilu yang dirancang untuk memenangkan paslon tertentu.
"Kita tunggu. Tapi dari yang tadi diungkapkan oleh para pakar IT, begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat.
Hingga saat ini, PDIP masih terus menerima laporan dugaan kecurangan di sejumlah daerah. Laporan itu pun diperkuat oleh bukti ilmiah yang dibeberkan para pakar.
"Betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi, begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah," ujarnya.
Meski rekapitulasi suara nasional segera rampung, Hasto tak khawatir pintu untuk mengusut kecurangan akan tertutup. Terlebih, sejumlah kelompok masyarakat terus menggelar unjuk rasa untuk menentang tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi itu.
"Rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum (kecurangan) diselesaikan, tidak akan pernah berhenti bersuara," kata Hasto.
Suara Ganjar-Mahfud Dikunci
Hasto Kristiyanto membeberkan temuan timnya terkait upaya penguncian perolehan suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maksimal di angka 17 persen. Oknum yang berupaya mengunci suara paslon 03 itu diduga bersembunyi di belakang KPU. Hasto menyebut oknum tersebut sangat berkuasa dan punya kekuatan yang besar.
“Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi sub-koordinat dari kekuatan besar ini, maka mereka membantah. (Padahal) kita ada bukti-buktinya program itu diubah, makanya Ganjar-Mahfud di-lock 17 persen,” kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024.
Meski begitu, Hasto mengaku tidak heran ketika KPU membantah dugaan tersebut. Sebab, bantahan serupa berkali-kali dilakukan KPU, salah satunya saat muncul masalah di Sirekap. Setelah timnya menyerahkan bukti-bukti pendukung, kata Hasto, pada akhirnya KPU mengaku kekeliruan tersebut.