/photo/2023/10/26/3812048433.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda memastikan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir. Sekali pun dua menteri PKB baru saja diminta menghadap Presiden Joko Widodo di Istana, Huda merasa tidak ada godaan untuk menolak hak angket. Namun, Huda meminta partai politik satu suara dalam mengupayakan hak tersebut di DPR.
“Bagusnya bareng-bareng, supaya clear dari awal. Nanti kalau ada yang mendahului terus kemudian ada yang tertinggal itu enggak enak secara psikologis,” kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Huda berharap partai-partai yang sejak awal lantang menyuarakan hak angket dapat segera berkomunikasi dengan PKB agar syarat pengajuannya terpenuhi. Saat ini, PKB baru intes berkomunikasi dengan PKS dan Partai NasDem. Ketiga sekjen pun sudah bertemu untuk memperkuat komitmen terhadap hak angket.
“Jadi mau tidak mau, saya kira sih bagusnya bareng supaya nanti ngomongin agenda di bamus (badan permusyawaratan) bahwa akan dimasukkan dalam paripurna kapan menjadi enak di forum. Bareng-bareng dalam artian kesepahaman politik ya,” ujarnya.
Hingga saat ini, lima anggota fraksi PKB sudah memberikan tanda tangan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
“Kalau tanda tangan-tanda tangan kan sudah bergulir semua. Setahu saya sudah ada 5 anggota fraksi yang tanda tangan,” kata Huda.
Terima Ketetapan KPU
Syaiful Huda juga menegaskan bahwa partainya tidak menolak penghitungan sementara atau quick count yang datanya selaras dengan rekapitulasi suara di KPU. Namun, PKB terus mengumpulkan bukti-bukti yang akan diajukan sebagai gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) selagi memperjuangkan hak angket di DPR.
"Yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra-TPS. Itulah kenapa relevan bergulirnya hak angket tuh itu," katanya.
Melihat dugaan kecurangan yang masif dan sistematis di luar sana, PKB akan memaksimalkan jalur hukum dan politik. Huda optimistis, PKB mampu mendorong digulirkannya hak angket di DPR.