PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ungkap apa yang akan dia lakukan usai permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) diputuskan pada 22 April 2024 mendatang.
Meski diakui Ganjar belakangan dirinya telah mendapat tawaran untuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih untuk berada di luar pemerintahan ketimbang menerima jabatan dari rivalnya di Pilpres 2024.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan tujuannya memilih berada di luar pemerintahan untuk meminimalisir pemusatan kekuasaan sehingga mekanisme check and balance tetap terjaga.
"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi," ujar Ganjar, Selasa, 26 Maret 2024.
Selanjutnya, Ganjar menyebut akan menjalin komunikasi dengan para relawan di dalam dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan di luar pemerintahan.
Dia bersama para relawan akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.
“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” ujarnya.
Ganjar juga memilih memberi keleluasaan untuk Parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran bergabung dengan pemerintah.
"Dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," tutur dia.