kievskiy.org

Ganjar Pranowo Enggan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Terungkap Alasannya

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri acara buka bersama dengan relawan dan tim pemenangan di Posko Teuku Umar, Rabu, 20 Maret 2024.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri acara buka bersama dengan relawan dan tim pemenangan di Posko Teuku Umar, Rabu, 20 Maret 2024. /Pikiran Rakyat/Oktaviani

PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah membuat keputusan yang menarik dengan memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan daripada mengisi jabatan menteri dalam pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyatakan bahwa keputusannya ini bertujuan untuk memastikan mekanisme check and balance tetap terjaga di dalam pemerintahan. Dia menekankan pentingnya untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," ujar Ganjar dalam keterangan resminya di Jakarta pada Selasa 26 Maret 2024.

Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh partai politik yang mengusung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, ia menganggap lebih adil jika posisi menteri ditujukan kepada partai politik yang mendukung paslon tersebut.

Menurut Ganjar, memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet adalah tindakan yang lebih menghormati proses demokrasi. Dia yakin bahwa dengan berada di luar pemerintahan, demokrasi akan tetap sehat dan kekuasaan tidak akan terkonsentrasi pada satu pihak.

Saat ini, Ganjar terus menjalin komunikasi dengan para relawan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ide dan gagasan mereka.

"Berikan mereka kesempatan untuk memerintah dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam, yang baik. Kita dukung, yang tidak baik kita kritik dan yang berkuasa kalau dikritik telinganya enggak boleh tipis, karena itu kecintaan kita pada Republik,” tuturnya.

Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) diumumkan pada 22 April mendatang, Ganjar bersama relawan akan fokus pada kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat