PIKIRAN RAKYAT - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mampu membiayai program-program prioritasnya. Hal ini disampaikan dalam forum Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, pada Rabu 15 Mei 2024, di hadapan para investor asing, praktisi ekonomi, dan perwakilan negara asing.
Prabowo menjelaskan bahwa program-program prioritasnya termasuk di antaranya program makan siang dan susu gratis untuk pelajar, serta program perbaikan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
Dia optimistis bahwa defisit APBN tidak akan melampaui 3 persen ketika mengalokasikan anggaran untuk program-program tersebut.
"Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu," ungkap Prabowo dalam tanggapannya terhadap pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin.
Menurut Prabowo, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah di dunia. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola fiskalnya.
"Indonesia, saya pikir, merupakan salah satu negara yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya rendah di dunia. Dan, saat ini, saya pikir ini saatnya untuk lebih berani, tentunya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik," tambahnya.
Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mengelola anggaran dengan efisien, termasuk realokasi dana dari program-program yang tidak esensial. Dia juga berkomitmen untuk melanjutkan upaya digitalisasi dalam layanan pemerintahan, yang diyakininya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran.
"Kami dapat menghemat banyak uang dengan memangkas yang tak perlu, dan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, ya kami sangat percaya diri," tandas Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran secara bijaksana demi memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, sambil tetap memastikan keseimbangan fiskal yang sehat.***