PIKIRAN RAKYAT – Mahfud MD mengkritik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwajibkan untuk seluruh pekerja di Indonesia. Menurut mantan Menkopolhukam, pemerintah harus mempertimbangkan suara publik yang banyak menolak.
Tapera dinilai harus memiliki kebijakan yang menjamin peserta bisa mendapat rumah dari pemerintah. Mahfud MD bahkan menilai hituangan matematis Tapera yang diterapkan pemerintah tidak masuk akal.
Mahfud MD menyoroti potongan 3 persen yang diwajibkan belum bisa membantu para pekerja untuk mendapatkan rumah, bahkan setelah menabung 10 tahun. Pihak yang paling dirugikan adalah pekerja dengan gaji kecil atau mepet UMR.
"Orang yg mendapat gaji Rp5 jt/bln kalau menabung 30 thn dgn potongan sekitar 3 persen/bulan hanya akan sekitar Rp100 jt. Utk sekarang pun Rp100 jt takkan dpt rumah apalagi 30 tahun yg akan datang, ditambah bunganya sekali pun," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Kekayaan Budisatrio Djiwandono Cuma Rp8 Miliar, Punya Utang Sampai Rp20 Miliar
Bahkan untuk pekerja dengan gaji Rp10 juta belum bisa mendapatkan rumah jika menabung selama 30 tahun. Untuk pekerja dengan gaji Rp15 juta, menurut Mahfud lebih murah untuk mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) sendiri di bank pemerintah.
"Ada pun orang yang gajinya Rp 15 jt misalnya lbh baik dibiarkan utk mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri sejak sekarang ke Bank-bank Pemerintah. Mungkin jatuhnya malah lbh murah daripada menabung 3 persen/bulan," ucapnya menambahkan.
Mahfud menekankan kejelasan kebijakan pemerintah dalam menjamin para penabung mendapatkan rumah. Hal itu pula yang ditunggu-tunggu publik.
"Tentu kita paham, potongan tabungan yg 3% utk Tapera itu ada bunganya, tapi akomulasi bunga itu sepertinya takkan punya arti signifikan bg keseluruhannya utk membeli sebuah rumah kelak. Terlebih bg mereka yg hrs berhenti kerja tak sampai 30 thn, msl, krn pensiun atau sebab lain," kata Mahfud MD.