/photo/2020/10/08/3284213071.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh dan mahasiswa tidak setuju Rancanan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang baru.
RUU Cipta kerja ini telah di sahkan oleh DPR RI menjadi UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Peraturan hukum itu telah mendapatkan banyak penolakan yang akhirnya menhasilkan aksi unjuk rasa di tiap daerah.
Baca Juga: Dinilai jadi Pemicu Demo Besar, Jokowi Minta para Menteri Bantah Hoaks Berisi Info UU Cipta Kerja
Demonstrasi di tiap daerah ini digelar mulai dari Selasa, 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
Sejumlah kepala daerah juga menyatakan bahwa mereka tidak sepakat terhadap Omnibus Law Cipta Kerja menyusul gelombang demonstrasi pascadisahkan, dan memohon Presiden mencabut kembali UU Ciptaker tersebut.
Setidaknya sudah lima Gubernur menyatakan penolakan yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Baca Juga: Hilang! Tiga Mahasiswa Unpam Pendemo Omnibus Law UU Cipta Kerja, Handphone Ketiganya pun Tidak Aktif
"Saya menduga ada dua kemungkinan, pertama saya kira keberatan mereka (Gubernur, red) bisa dipahami karena banyak kewenangan daerah yang ditarik ke pusat, dan ini bertentangan dengan semangat disentralisasi otonomi daerah. Wajar kalau kemudian mereka bersikap kritis terhadap UU Cipta Kerja," kata Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.