PIKIRAN RAKYAT - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kini tengah menjadi perbincangan yang memanas usai gelombang penolakan kian kuat dari kalangan buruh dan mahasiswa.
Undang-undang yang baru saja disahkan DPR RI dan pemerintah pada rapat paripurna yang digelar pada Senin 5 Oktober atau maju dari jadwal sebelumnya yang akan disahkan pada Kamis 8 Oktober 2020 dinilai tak membela kepentingan buruh dan pekerja.
Aksi mogok dan demonstrasi terjadi di sejumlah daerah dan menyebabkan gelombang mogok nasional. Hal ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 dan perekonomian Indonesia yang masih terpuruk bahkan di gerbang jurang resesi karena pandemi.
Baca Juga: 18 Anggota DPR Positif Covid-19, UU Cipta Kerja Buru-buru Disahkan, Istana: Tidak Puas, Gugat ke MK!
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ikut mengunggah perubahan undang-undang Cipta Kerja yang tengah ramai di tengah masyarakat.
Dalam unggahan melalui akun instagram pribadinya @ridwankamil, Ridwan Kamil menayangkan info grafis tentang omnibus law juga soal perubahan RUU Cipta Kerja.
Dalam info grafis yang diunggah Ridwan Kamil, disebutkan "Apa Itu? Omnibus Law. Pemerintah akan menyerahkan dua draf rancangan undang-undang *RUU) berupa Omnibus Law ke DPR RI, yakni Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan pada Januari 2020.
Baca Juga: Minta Pimpinan dan Anggota DPR Temui Rakyat, Fahri Hamzah: Jangan Lepas Tangan
Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden RI Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Omnibus Law adah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebeumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.