PIKIRAN RAKYAT - Politisi senior Fahri Hamzah mengkritik pemerintah dalam menanggulangi aksi massa penolak UU Cipta Kerja.
Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik kepemimpinan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Dia mengkritisi jika lembaga-lembaga di bawah koordinasi Mahfud tidak paham cara kerja negara demokrasi.
Baca Juga: Masih Berlangsung MotoGP Le Mans 2020, Cek Link Live Streaming Trans7 di Sini
"Dipimpin oleh seorang profesor doktor ilmu hukum, mantan ketua mahkamah konstitusi ternyata setelah setahun sektor politik, hukum, keamanan dan HAM belum paham cara kerja negara demokrasi. Mari kita doakan agar dalam segala situasi, jiwa konstitusi UUD 45 tetap jadi pegangan," cuit Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah pada Sabtu, 10 Oktober 2020.
Menurutnya, Mahfud MD memiliki PR terbesar dalam mengembalikan konstitusi sebagai jiwa kerja lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga polhukam yang berada di bawah kordinasinya.
Mantan politisi PKS ini mengaku kenal dengan sosok Mahfud MD dan yakin pria asal Madura itu mampu diandalkan.
Fahri melihat lembaga-lembaga ini memerlukan arah baru yang akan membuat tampak lebih berjiwa Pancasila dan UUD 45.
"Saya pernah satu komisi dgn prof @mohmahfudmd di @DPR_RI satu periode. Saya kenal pribadi. Saya tau beliau bisa diandalkan. Tapi mungkin ada hal yg beiau belum bisa hadapi, karena kuatnya feodalisme di sekitar istana. Inilah PR kita bersama kita harus doakan dan dukung beliau," tulisnya.