PIKIRAN RAKYAT - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, warga sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza. Namun, tidak sembarangan warga sipil bisa dikirimkan ke Gaza.
Mereka yang bisa bergabung untuk membantu warga Palestina di tengah genosida Israel penjajah harus melalui serangkaian proses yang dilakukan TNI.
"Pasukan perdamaian yang beroperasi di daerah konflik membutuhkan bekal khusus bagi sipil yang akan berpatisipasi," ucap Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, Selasa 18 Juni 2024.
"TNI akan melakukan serangkain tes dan pelatihan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) Sentul," ujarnya menambahkan.
Nugraha Gumilar menjelaskan bahwa unsur sipil dalam pasukan perdamaian Indonesia nantinya bisa menempati pos yang dibutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misalnya, tenaga kesehatan untuk rumah sakit, pusat rehabilitasi dan trauma healing, serta negosiator.
"Kami biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya jika butuh nakes dengan Kemenkes. Karena pertangungjawaban terhadap personel sipil tersebut juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
Nugraha Gumilar juga menyebut, jalan menuju pengiriman pasukan perdamaian Indonesia untuk Palestina masih panjang. Pasalnya, harus ada mandat dari PBB lewat resolusi Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, lokasi konfliknya juga harus sudah ada gencatan senjata. Sampai saat ini, PBB masih berupaya mewujudkan gencatan senjata di sana.
"TNI intinya siap dikirim kapan saja, dan kita saat ini juga sudah menyiapkan rencana pengiriman empat batalyon. Keempatnya batalyon tersebut adalah Batalyon Zeni (infrastruktur), Kesehatan, Perbekalan (dapur umum), dan Batalyon Pengamanan," kata Nugraha Gumilar.