kievskiy.org

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Akan Divonis, Bakal Dihukum Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa KPK?

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.
Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. /Ant./Akbar Nugroho Gumay

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan akan divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Vonis yang akan dijatuhkan kepada Karena terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011–2021.

"Putusan majelis hakim yang digelar pukul 10.00 WIB," tulis laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip Senin, 24 Juni 2024.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Karen dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar atas kasus dugaan korupsi tersebut. Tuntutan jaksa dibacakan pada Kamis, 30 Mei 2024. Selain itu, jaksa juga menuntut Karen membayar uang pengganti senilai Rp1 miliar dan 104.016,65 dolar AS.

Jaksa menyebut uang pengganti harus dibayarkan oleh Karen paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika Karen tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu yang ditentukan, maka harta bendanya bakal disita dan dilelang oleh Jaksa. Kemudian, apabila uang hasil lelang tidak cukup membayar duit pengganti, maka Karena bakal dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.

Jusuf Kalla Pernah Jadi Saksi Meringankan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengaku bingung ketika Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG pada 2011-2021.

Jusuf Kalla mengatakan, Karen Agustiawan hanya menjalankan perintah jabatan sesuai instruksi dari pemerintah untuk pengadaan LNG. Diketahui, Karen Agustiawan menjabat Dirut Pertamina pada periode 2009-2014.

“Saya juga bingung kenapa dia (Karen Agustiawan) jadi terdakwa. Bingung karena dia menjalankan tugasnya,” kata Jusuf Kalla saat menjadi saksi meringankan untuk Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.

Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah memberikan instruksi kepada Pertamina untuk menyediakan pasokan gas di atas 30 persen. Diketahui, Pertamina membeli LNG dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Corpus Christi Liquefaction (CCL).

“Instruksinya harus penuhi di atas 30 persen. Saya ikut membahas hal ini, karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu,” ucap Jusuf Kalla.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat