/photo/2024/03/19/429215797.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 28 Juni 2024 siang. Tak sendiri, dia dipanggil bersama sejumlah pihak lain untuk membahas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung sejak Kamis 20 Juni 2024.
"Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat," ucapnya pada saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain Budi Arie Setiadi, Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Selain itu, hadir juga dalam rapat internal itu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Ada pula utusan dari penyedia infrastruktur data nasional, TelkomSigma, yang diwakili Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko.
Akan tetapi, sampai agenda rapat internal itu selesai sekira pukul 14.30 WIB, Budi Arie Setiadi tidak memberikan keterangan apa pun seputar hasil rapat tersebut kepada wartawan.
BPKP Diminta Audit PDNS 2
Jokowi menginstruksikan BPKP untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional, setelah terjadinya serangan siber ransomware.
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," ujar Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.
Dia mengaku, belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Namun, dia menyebut selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.
"Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," ucap Muhammad Yusuf Ateh.