JAKARTA, (PR).- Peristiwa didiskualifikasinya judoka Indonesia Miftahul Jannah pada pertandingan Asian Para Games (APG) 2018 mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pun meminta agar hal tersebut tidak kembali terulang lagi kedepannya, dengan mengusulkan agar ada revisi dalam regulasi pertandingan untuk bisa memperjelas masalah penutup kepala yang dilarang.
"Saya harap ini jadi pelajaran bagi semua pihak agar betul-betul tahu regulasi yang ada seperti apa. Saya sudah bertemu dengan Miftahul semalam (Senin-red) di Wisma Atlet pukul 23.00 WIB. Saya sudah berbicara langsung dan sangat menghargai keputusannya untuk tetap memegang teguh prinsipnya. Di olahraga bukan soal menang kalah, tapi juga menghargai prinsip-prinsip yang dikeluarkan termasuk regulasi federasi dan prinsip agama. Karena pada dasarnya, regulasi dikeluarkan memang untuk rasa aman dan nyaman atlet," ujarnya dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.
Agar tidak terjadi kejadian serupa lagi kedepannya, dia menutuekan, pemerintah akan meminta Federasi Judo Indonesia untuk membuat rekomendasi ke Federasi Judo Internasional agar meninjau ulang masalah hijab yang dinilai membahayakan atlet. Hal itu mengingat di cabang lain, seperti karate, taekwondo, basket sudah memperbolehkan penggunaan hijab.
"Agar momen ini tidak terulang lagi, kami akan membuat rekomendasi untuk merubah poin-poin dalam aturan internasional, terutama poin 4. Agar ada kelonggaran untuk atlet muslimah agar bisa tetap berhijab, tapi dengan mengindahkan rasa nyaman dan aman untuk atletnya sendiri. Desainnya seperti apa atau menentukan aturan hijab atau penutup kepala apa yang sekiranya tidak melanggar aturan," tuturnya.
Imam menilai, apa yang terjadi dengan Miftahul tersebut merupakan kelalaian pelatih dan Komite Paralimpik Nasional (NPC) yang keliru mengartikan regulasi yang ada.
Mempertahankan prinsip
Sementara itu, Miftahul sendiri sebenarnya sadar bahwa penggunaan hijab untuk blind judo itu dilarang. Dia pun tahu bila itu sudah tertera dalam aturan IJF. Namun, dirinya memang sengaja ingin menerobos aturan tersebut untuk mempertahankan prinsipnya.
"Regulasi memang harus dijalankan, tapi prinsip juga harus, jadi saling menghormati harusnya. Hijab mungkin membahayakan, karena belum ada hijab yang khusus memang. Di judo memang ada teknik main bawah, jadi itu bisa berbahaya takutnya bisa kecekik," ucapnya mengakui.
Sang pelatih yang juga Koordinator Cabor Judo, Ahmad Bahar mengatakan bahwa ini baru pertama kalinya, blind judo dipertandingkan di level internasional. Bahkan di ASEAN Para Games di Kuala Lumpur pun tidak dipertandingkan.
"Tapi kami berkaca dari hasil Peparnas dua tahun lalu, dia tanding boleh dengan hijab. Memang aturan internasionalnya tidak boleh, tapi kami sudah berusaha melobi dan protes saat technical meeting, tapi pihak IJFA (judo Asia) tetap tidak memberikan toleransi. Karena menurut mereka sudah mengacu pada regulasi internasional judo," ungkapnya.
Bukan diskriminasi
Di tempat terpisah, Technical Director Blind Judo APG, Brian Jeoung Gissick dan Referee Director IBSA Judo, Angelica Wilhelm didampingi Ketua Panitia Pelaksana Asian Para Games 2018 (Inapgoc) Raja Saptaoktohari menyampaikan bahwa bahwa aturan tersebut tidak baru dibuat. Pasalnya aturan tidak boleh menggunakan penutup kepala itu sudah baku dan itu dengan alasan demi keselamatan atlet.