BANDUNG, (PR).- Pencarian sumber alternatif untuk pendanaan pembinaan olah raga menjadi salah satu prioritas Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Jawa Barat. Keterbatasan dana selalu menjadi persoalan klasik yang dihadapi pengurus cabang olah raga.
Ketua PJSI Jabar Robin Hud Mc.Jhon menilai, mencari upaya lain dalam pemenuhan dana perlu segera dilakukan. Robin mengakui jika pihaknya cukup kesulitan dalam mencari donatur atau sponsor. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mencari cara lain.
"Seperti yang pernah dilakukan IJC (Indonesian Judo Community) saat menggelar kejuaraan di Karawang dan mampu menarik minat donatur dan sponsor. Melihat itu, kami optimistis akan mengarah ke sana (mencari sponsor) disamping usaha-usaha lain yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan," ujar Robin di Bandung, Senin, 25 Maret 2019.
Untuk rencana jangka panjang, Robin mengaku sudah menyiapkan program agar judo bisa menjadi olah raga profesional dan memiliki pendapatan sendiri di luar bantuan APBD Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, pihaknya bisa melakukan berbagai program kegiatan, pembinaan, hingga pengembangan judo tanpa harus melulu mengandalkan bantuan dana APBD atau sponsor.
"Ini masih dalam pikiran saya, bagaimana Judo mempunyai hasil sendiri. Apakah dengan memiliki bisnis sendiri yang hasilnya untuk judo. Misalnya bisnis penjualan pernak pernik mengenai judo dan olah raga umum atau lainnya. Yang pasti, kami berharap judo ini tidak terlalu ketergantungan pada dana APBD maupun sponsor. Karena itu kita akan mencari pengurus yang kreatif dan inovatif agar bisa mandiri. Tidak hanya dari sisi pembinaan dan pengembangan judo, tapi juga dari sisi pembiayaannya," ujar Robin.
Menurut Robin, pengurus cabang PJSI kota kabupaten serta dojo judo di Jabar merupakan ujung tombak dalam pembinaan atlet judo. Namun kenyataanya, keterbatasan dana membuat pengcab PJSI belum ada di semua kota kabupaten di Jabar. Saat ini pengab PJSI baru aktif di 19 kota/kabupaten di Jabar. Kondisi serupa terjadi dengan jumlah dojo judo di Jabar yang masih belum tersebar merata di semua kota/kabupaten.***