kievskiy.org

KONI Gandeng KPK untuk Transparansi Kepengurusan Baru

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman (tengah) membawa bendera KONI dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI XIII tahun 2019 di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019 lalu. Dalam Musronas tersebut Letjen TNI (Purn) Marciano Norman terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk periode tahun 2019-2023 menggantikan Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman. */ANTARA
Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman (tengah) membawa bendera KONI dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI XIII tahun 2019 di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019 lalu. Dalam Musronas tersebut Letjen TNI (Purn) Marciano Norman terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk periode tahun 2019-2023 menggantikan Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat masa bakti 2019-2023 menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparansi dalam kepengurusan KONI baru empat tahun kedepan. Mengingat tantangan KONI ke depan adalah mengembalikan kepercayaan publik.

Seperti yang diketahui, KONI kini sedang menjadi sorotan. Kasus dana hibah Kemenpora yang menyeret nama Sekjen KONI sebelumnya E.F Hamidy mencoreng kepercayaan dan nama baik induk olahraga Indonesia.

Ketua Umum KONI baru, Marciano Norman saat pengukuhan dan pelantikan kepengurusan baru KONI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019 mengatakan, jika bicara KONI maka harus berbicara prestasi. Kerjasama dengan KPK tersebut, menurutnya merupakan upayanya guna menjadikan KONI sebagai induk olahraga yang bersih.

"Kami tidak mau memikirkan yang lain selain prestasi dunia. Oleh karena itu, kami menggandeng KPK untuk awal yang bersih, mengawal kami agar tetap memegang teguh prinsip transparansi. Kritik yang ada akan memacu kami untuk bisa lebih baik lagi," tuturnya. 

Dalam masa kepemimpinannya nanti, dia menghadapkan KONI bisa mandiri. Jangan lagi ada ketergantungan kepada pemerintah. 

"Kita harus bisa membangun hubungan kerjasama dengan stakeholder olahraga yang lain, seperti BUMN, swasta dll. Anggaran KONI lalu sudah selesai dan masih ada yang dibekukan oleh KPK. Dalam 100 hari ke depan, saya ingin ada program yang sudah berjalan," ujarnya. 

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menambahkan bagi pihaknya, KONI merupakan unit yang belum pernah mereka sentuh secara intens. Namun, pihaknya mengaku senang, karena mereka bisa membantu untuk mendampingi KONI Pusat dan Daerah untuk transparansi khususnya keuangan. 

"Mari kita hilangkan budaya gratifikasi atau suap di dalam KONI. Kami liat hibah dan bantuan sosial selalu rawan baik di daerah maupun dalam. Kami berharap bisa transparan saja untuk di daerah, akan lebih baik bila semua orang bisa lihat. Kita teruskan langkah positif yang sebelumnya sudah pernah dilakukan Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc). Ini merupakan salah satu upaya bagus untuk "good goverment" di kepengurusan baru KONI," katanya. 

Lebih beragam

Nama-nama kepengurusan baru KONI Pusat 2019-2023 sudah keluar. Kabinet baru ini bukan hanya berisikan oleh muka-muka lama seperti Suwarno yang kembali duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan Olahraga, atau Ade Lukman yang sebelumnya di KOI kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat