JAKARTA, (PR).- Ada tiga hal krusial yang harus ditangani oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (Menaker RI), Hanif Dhakiri, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora RI) yang ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo dalam 20 hari ke depan sebelum kabinet baru diumumkan. Pihak Kemenpora mengharapkan koordinasi bisa berjalan secepatnya untuk bisa segera menyelesaikan tiga hal tersebut.
"Alhamdulillah, Plt Kemenpora sudah ditunjuk oleh Pak Presiden, yakni Pak Hanif Dhakiri. Seluruh jajaran Kemenpora menyambut gembira keputusan Bapak Presiden ini. Sesuai dengan arahan Bapak Imam Nahrawi saat berpamitan kemarin dengan seluruh keluarga besar Kemenpora, yang intinya berpesan agar siapapun yang menjadi Menpora harus dihormati bersama," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewabroto melalui pesan singkat, Jumat, 20 September 2019.
Sejauh ini, menurut dia, pihaknya belum tahu kapan Hanif akan datang ke Gerbang Pemuda. Namun pihaknya berharap, koordinasi bisa dilakukan secepatnya.
"Belum tahu kapan akan datang. Tapi momentum kesinambungan kinerja Kemenpora tetap terjaga menghadapi sejumlah event olahraga dan pemuda. Kami akan menyambut kehadiran Pak Hanif," ujarnya.
Dalam 20 hari kedepan, menurut Gatot, ada beberapa hal yang harus segera ditangani oleh Plt Kemenpora. Pertama, adalah mengembalikan kepercayaan lagi dan semangat kerja di Kemenpora pasca mundurnya Imam. "Karena sudah ada sejumlah dokumen tertentu dan rapat-rapat yang harus dihadiri setingkat menteri, supporting bagi persiapan Sea Games dan koordinasi jelang Hari Sumpah Pemuda," ujarnya.
Lalu kedua, konsolidasi jelang persiapan FIBA World Cup 2023. Pada 15 September lalu, di sela-sela final FIBA World Cup 2019 di Beijing, Tiongkok, Indonesia bersama Filipina dan Jepang sebagai tuan rumah FIBA World Cup 2023 secara simbolis telah menerima bendera FIBA. Dengan diserahkannya bendara tersebut, maka ketiga negara tersebut harus semakin intensif menyiapkan diri.
"Untuk Persiapan FIBA, karena ada commitment fee yang belum dibayarkan. Pembayaran pertama harus dilakukan pada awal November," ungkap Gatot tanpa menjelaskan jumlahnya.
Hal ketiga yang dinilai krusial harus ditangani adalah terkait dengan bidding U-20 FIFA World Cup. Perlu ada sinergitas antar kelembagaan serta jaminan pemerintah kepada FIFA.
"Ini harus disegerakan. Karena pengumuman bidding pada 23 atau 24 Oktober 2019 nanti. Dokumen jaminan dari pemerintah sudah dikirim PSSI pada 28 Agustus lalu pada pukul 23.30 WIB. Ada dokumen yang ditandatangani oleh Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum dan HAM, serta Kapolri," ujarnya.