JAKARTA, (PR).- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat kamus bahasa daerah yang terancam punah. Saat ini, sebanyak 67 bahasa daerah yang terancam punah sedang direvitalisasi.
Antara lain adalah bahasa Kayeli, Palumata, Moksela, Hukumina, dan Loun yang menjadi khazanah budaya Maluku.
Kepala BPPB Kemendikbud Dadang Suhendar mengatakan, bahasa daerah terancam punah karena tidak adanya regenerasi penutur bahasa. Selain itu juga karena kondisi geografis, pernikahan antarsuku dan perubahan perilaku sosial masyarakat.
Dari kemungkinan ribuan bahasa daerah yang ada di Tanah Air, ucap dia, yang sudah teridentifikasi masih kerap dipergunakan sebanyak 646 bahasa.
“Kepada semua kepala daerah, kami setiap tahun mengirimi surat untuk menjaga kelestarian di daerahnya masing-masing. Selain dengan membuat kamus, kami juga terus melakukan konservasi ke lapangan. Bahasa daerah penting untuk dijaga agar tidak punah karena menjadi salah satu sumber pengayaan kosa kata bahasa Indonesia,” ujar Dadang, di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.
Ia mengatakan, selain melestarikan khazanah budaya nasional, menjaga kelestarian bahasa daerah juga untuk mendukung agenda besar pemerintah yang sedang berupaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Pasalnya, banyak kosakata dari bahasa daerah yang padanannya resmi dipergunakan sebagai bahasa Indonesia dan terangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
“Sebagian besar bahasa yang nyaris punah itu ada di wilayah timur Indonesia,” katanya.
Internasionalisasi
Sementara itu, dalam upaya membawa bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, sejak 2015 Kemendikbud konsisten mengirim guru bahasa Indonesia bagi penutur asing ke 45 negara. Jumlahnya pun terus bertambah.
Mulai dari 14 guru pada 2015, menjadi 171 guru pada 2016, dan 185 guru pada tahun 2017 ini. Kemendikbud juga memiliki alat uji standar kemahiran berbahasa Indonesia.