KARAWANG, (PR).- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, mengingatkan agar semua Perguruan Tinggi di Indonesia bersih dari kegiatan politik praktis. Nasir bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Rektor Perguruan Tinggi Negri yang membiarkan kegiatan politik praktis berlangsung di kampus yang dikelolanya
Sementara, kegiatan politik praktis yang berlangsung di perguruan negeri swasta, sanksinya akan dijatuhkan oleh pihak Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta). "Kami ingin semua kampus steril dari kegiatan politik. Jika ingin berpolitik jangan di dalam kampus," kata Nasir, seusai memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru Univetsitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Senin 3 September 2018.
Menurut dia, jika kegiatan politik praktis dibawa ke kampus dipastikan akan menimbulkan perpecahan di kalangan mahasiswa. Jika mahasiswa sudah terpecah belah, kata dia, maka kelangsungan bangsa pun bakal terancam
"Kampus itu tempat menuntut ilmu, bukan tempat berpolitik," ujar Mohamad Nasir.
Ia menyebutkan, larangan berpolitik praktis di dalam PT Negeri sudah sangat jelas. Sebab, para dosen dan petugas administrasinya berstatus PNS yang dilarang terlibat kegiatan politik.
Sementara, larangan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi swasta akan dibahas dalam pertemuan dengan pihak Kopertis, 7 September mendatang. "Yang pasti jangan ada kegiatan politik di perguruan tinggi negeri maupun swasta," katanya.
Peran aktif mahasiswa
Nasir berharap mahasiswa di dalam kampus berperan sebagai penyeimbang dalam menciptakan kondusivitas dan keamanan negara. "Mahasiswa harus menjadi corong pembangunan. Jangan malah terbawa arus politik," ucap Mohamad Nasir.
Di tempat yang sama, Rektor UBP Dedi Mulyadi mengatakan, pada umumnya mahasiwa UBP diarahkan untuk berperan aktif membantu masyarakat. Mereka sedapat mungkin dicegah ikut-ikutan berpolitik parktis, terutama di dalan kampus.