kievskiy.org

Surman: Buat Apa Gedung Sekolah Bagus kalau Mebelernya Rusak

PENAMPILAN murid SD dan SMP saat pelaksanaan pembukaan Pekan Kreativitas Seni dan Olah Raga Siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Kab. Pangandaran yang dibuka oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata di halaman kantor Disdikpora Kab. Pangandaran, Senin, 25 Maret 2019.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN
PENAMPILAN murid SD dan SMP saat pelaksanaan pembukaan Pekan Kreativitas Seni dan Olah Raga Siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Kab. Pangandaran yang dibuka oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata di halaman kantor Disdikpora Kab. Pangandaran, Senin, 25 Maret 2019.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN

PANGANDARAN,(PR).- Menurut data dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat tahun 2018 untuk capaian rata-rata 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), Kabupaten Pangandaran berdasarkan raport mutu tahun 2017 untuk jenjang SMP berada di urutan pertama.

Hanya saja sarana dan prasarana di sekolah tidak seimbang dengan capaian prestasi yang diraih di bidang pendidikan.

"Buat apa gedung sekolah bagus kalau mebelernya pada rusak," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran, Surman dalam sambutannya saat pembukaan Pekan Kreativitas Seni dan Olah Raga Siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Kab. Pangandaran yang dibuka oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yang bertempat di halaman kantor Disdikpora Kab. Pangandaran, Senin, 25 Maret 2019.

Surman juga mengatakan, jumlah sekolah di Kab. Pangandaran ada 282 SD dan 53 SMP, 36 di antaranya merupakan SD Negeri. Untuk memberikan gambaran supaya pendidikan meningkat, maka proses perkembangan di 8 standar pendidikan untuk pembiayaan dibantu  oleh negara seperti dana bos dari pusat dan program Pangandaran Hebat dari Pemerintah Daerah.

Surman mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kab. Pangandaran telah meningkatkan kesejahteraan para honorer dan sudah diakui dengan memberikan insentif Rp 300 ribu perbulan.

"Malahan sekarang sudah naik menjadi Rp 700 ribu perbulan yang diharapkan di perubahan anggaran mudah-mudahan diangkat menjadi Pekerja Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K)," ucapnya, seraya dirinya mengimbau kepada pihak sekolah untuk tidak menambah jumlah guru honorer.

"Berdayakan saja guru honorer yang sudah ada," tegasnya.

Dia melanjutkan, untuk mengubah sarana prasarana dan infrastruktur di sekolah sejak tahun 2016 sudah dibantu oleh pemerintah, dimana pada tahun 2016 bantuan sebesar Rp 5 miliar, pada tahun 2017 naik menjadi Rp 13 miliar dan di tahun 2018 naik lagi menjadi Rp 17 miliar.

"Bahkan di tahun 2019 sudah setara dengan daerah lainnya yaitu sebesar Rp 26 miliar," ujarnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat