JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi berencana melakukan pendataan nomor telefon dan akun media sosial mahasiswa dan civitas akademika untuk menjaga perguruan tinggi dari paparan radikalisme dan intoleransi.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan, kebijakan Kemenristekdikti itu dapat memasung kreativitas dan sikap kritisis kampus.
"Masalah ini harus bisa didudukkan dengan baik karena jelas bisa berdampak buruk, bahaya, dan malapetaka bagi kehidupan bangsa karena bisa memasung kreativitas dan kritisisme dosen dan mahasiswa," kata Anwar di Jakarta, Sabtu 27 Juli 2019 kepada Antara.
Kemenristekdikti menjelaskan, mereka tidak akan memantau media sosial tersebut satu per satu setiap hari tetapi hanya akan dilacak jika muncul persoalan radikalisme dan intoleransi.
"Sebagian pihak merasakan berlebihan membuat dosen, mahasiswa dan karyawan perguruan tinggi berada dalam ketakutan dan itu mengganggu kemerdekaan dan kebebasan berbicara yang menjadi ciri dan watak akademis kampus," kata Anwar.
Dari kebijakan itu, kata dia, masih terdapat wilayah abu-abu soal akses terhadap apa saja yang tergolong radikal dan intoleran. Maka, Kemristekdikti harus terbuka dan bisa menjelaskan maksud radikalisme dan intoleransi secara terang dan terukur.
Jangan sampai, kata Anwar, alasan radikalisme dan intoleransi menjadi pasal karet yang bisa mengkriminalkan pihak-pihak tertentu yang berbeda pendapat dan pandangan.
Seruan Mohamad Nasir
Menristekdikti Mohamad Nasir menyerukan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab di lingkungan kampus dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme.
"Rektor juga melakukan pendataan terhadap seluruh elemen yang ada, baik dosen dan mahasiswa, baik nomor HP dan akun media sosial yang digunakan, supaya penggunaan media sosial menjadi bertanggung jawab," kata Nasir.