BANDUNG, (PR).- Panitia Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran 2019-2024 memberi kesempatan kepada sembilan peserta penjaringan bakal calon rektor untuk memaparkan visi misinya di depan awak media dalan konferensi pers yang digelar, Senin, 2 September 2019. Mereka memaparkan rencananya terkait kinerja akademik, sumber daya manusia, sampai manajemen Unpad yang berstatus PTNBH.
Toni Toharudin, kandidat dari FMIPA ini menyoroti data soal kinerja akademik guru besar yang kurang optimal. Output para profesor dirasa kurang.
Menurut Toni yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Madrasah, guru besar harus didorong untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal, bukan hanya mengejar indeks Scopus. Ia mengatakan, Unpad juga bisa meningkatkan publikasi riset ilmiah dengan memberikan insentif tertentu. Misalnya saja membebaskan biaya kuliah mahasiswa S3 dengan syarat bisa mempublikasikan risetnya di jurnal bereputasi setidaknya tiga karya selama menempuh pendidikan.
Soal insentif juga disampaikan Rina Indiastuti yang saat ini menjabat sebagai Plt. Rektor Unpad. Dosen yang terbukti memiliki kinerja publikasi Q2 dan Q1 akan mendapat insentif tambahan. Mereka akan diberi dana pendamping untuk menyerap sumber dana riset eksternal dari dalam dan luar negeri. "Ini untuk menjamin keberlanjutan peningkatan publikasi dan indeks sitasi dam mewujudkan Unpad sebagai top 500 dunia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rina juga menyampaikan, ia telah berhenti sebagai Sekretaris Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti sejak 23 Agustus 2019. Hal itu karena sebagai syarat mengikuti Pemilihan Rektor Unpad harus berstatus sebagai dosen Unpad. "Jadi status saya sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad," ujarnya.
Menurut Guru Besar Ilmu Sejarah Reiza D. Dienaputra, saat ini jumlah guru besar Unpad sendiri masih belum ideal. "Masih di bawah 10 persen," ujarnya.
Jumlah itu masih di bawah perguruan lain, misalnya saka IPB yang mempunyai 16,4 persen dari jumlah dosen yang dimiliki. Juga Universitas Hasanudin yang persentasenya mencapai 16,3 persen.
Menurut dia, peningkatan kualitas dosen harus diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dosen hingga ke jenjang pendidikan tertinggi. Tak hanya sampai doktor, tetapi hingga jabatan fungsional tertinggi, yaitu guru besar.
Arief S. Kartasasmita dalam paparannya mengatakan, tata kelola Unpad harus mempunyai tolak ukur dalam hal membagi peran antara rektorat dan fakultas. "Agar tidak ada one man show," katanya.