BANDUNG, (PR).- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Universitas Padjadjaran ambil bagian pasa Aksi Nasional di Gedung DPR RI, Selasa, 24 September 2019. Sebanyak 800 mahasiswa berangkat ke Jakarta mengendarai bus.
Ketua BEM Kema Unpad Imam Syahid mengatakan, massa aksi temah berkumpul di Lapangan UK Barat Kampus Jatinangor, Sumedang pukul 06.30. "Keikutsertaan ini adalah bentuk komitmen BEM Kema Unpad sebagai kampus poros pergerakan Jawa Barat dalam pengawalan amanah reformasi 1998 setelah melihat dinamika terbaru pasca persetujuan RUU KPK oleh Parlemen dan Pemerintah. Saat ini pemerintah terkesan tuli dan parlemen mati," kata Imam lewat pernyataa persnya.
BEM Kema Unpad mengecam ketergesaan Pemerintah dan DPR membahas dan mengesahkan produk legislasi secara kilat di masa jabatan mereka yang hampir habis. "Ketergesaan ini tidak sejalan dengan profesionalitas penyelenggara negara yang seharusnya menyiapkan produk legislasi secara matang dan bijak. Atas dasar hal ini BEM Kema Unpad mendorong agar pemerintah dan parlemen untuk menunda persetujuan dan pengesahan RUU yang masih bermasalah atau mengundang polemik di masyarakat seperti RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU PKS, RKUHP, RUU Minerba dan beberapa RUU lainnya," tutur Imam.
Ia mengatakan, dalam pembentukan produk legislasi, penyelenggara negara mesti memilih politik hukum yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan sesuai dengan sistem hukum nasional.
"Jangan menambah duka rakyat yang sepanjang tahun ini sedang dilanda bermacam duka. Mulai dari duka fragmentasi masyrakat di masa Pemilu, jatuhnya korban jiwa dari KPPS, kerusuhan 22 Mei, wafatnya tokoh bangsa (Ust. Arifin Ilham, Ani Yudhoyono, Sutopo, KH. Maimoen Zubair, dan BJ Habibie), karhutla dan kabut asap, serta naiknya iuran BPJS," tuturnya.
Pada aksi nasional ini, BEM Kema Unpad mengecam pengesahan RUU KPK dan pelemahan terhadap institusi KPK. BEM juga mengecam pemerintah dan DPR atas pelecehan terhadap suara rakyat.
Mereka menuntut penundaan pengesahan RUU bermasalah seperti RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan dan RUU bermasalah lainnya, sekaligus meminta Pemerintah dan DPR agar profesional, tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU bermasalah dan mengundang kontroversi masyarakat.
"Menyeru mahasiswa Unpad dan Jawa Barat untuk bersama-sama mengawal pemerintah dan parlemen," ucap Imam.
BEM Kema Unpad sebagai Koordinator Wilayah Jawa Barat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga telah melakukan konsolidasi guna mengerahkan BEM di khususnya Wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat untuk turut serta. Setidaknya 12 kampus telah mengkonfirmasi akan bergabung, antara lain Poltekkes, Politeknik STTT, Ikopin, Politeknik TEDC, ITB, UPI, Telkom University, Polban, Akamigas, STIMLOG, dan Universitas Al-Ghifari. "Selanjutnya Aliansi BEM SI Jawa Barat akan bergabung dengan Aliansi Mahasiswa se-Indonesia," kata Imam.***