PIKIRAN RAKYAT - Serangan siber terhadap data pemerintah terus berulang karena pusat data pemerintah masih rentan, demikian menurut pakar keamanan siber, Teguh Aprianto. Ia menyebutkan bahwa Kominfo dan BSSN belum menangani serangan siber dengan serius.
“Ketika terjadi serangan, langsung lumpuh dan mengganggu layanan publik. Artinya, masing-masing lembaga itu bermasalah,” tegas Teguh.
Selama ini, kedua lembaga tersebut sering kewalahan dan kebingungan saat menghadapi serangan siber yang menyasar data pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada tindakan penegakan serius untuk menangani kerentanan sistem data pemerintah.
“Kita memang belum punya blueprint untuk menangani serangan siber. Misalnya, ketika terjadi serangan, apa yang harus dilakukan? Manajemen krisisnya kita belum punya,” ungkap Teguh.
Menurut Teguh, pemerintah seharusnya menyiapkan pusat data cadangan sebagai upaya preventif agar insiden seperti ini tidak terjadi. Ia juga menyarankan agar Kemenkominfo dan BSSN melakukan peninjauan ulang dan perbaikan sistem untuk mengantisipasi serangan siber di masa depan.
Tanggapan Pemerintah
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menegaskan bahwa pihaknya telah mempelajari setiap kasus peretasan lembaga pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan data agar serangan serupa tidak terjadi lagi.
“Saya pikir perlindungan data, peningkatan perlindungan data, perlindungan siber, ini adalah upaya yang terus menerus. Tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Usman mengakui bahwa serangan siber memang sulit diberantas karena teknologi yang terus berkembang. Ia menyebut negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis juga masih kesulitan memberantas serangan siber. Lebih lanjut, ia menyebut strategi pemerintah yang menyatukan semua data menjadi satu pusat data nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertahanan siber.
Dampak Kebocoran Data Pemerintah bagi Masyarakat
Pakar keamanan siber dari Ethical Hackers Indonesia, Teguh Aprianto, menyatakan bahwa kebocoran data pemerintah dapat menyebabkan tiga jenis penyalahgunaan data yang membahayakan masyarakat: penipuan terstruktur, judi online, dan penyalahgunaan identitas.