/photo/2021/09/07/3800289210.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Selama masa pandemi Covid-19 melanda, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor paling terdampak.
Ironinya, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling sedikit mendapatkan bantuan pemerintah.
Hal itu dikarenakan tidak adanya database pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara rinci dan terbarukan dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengakui, kelemahan database pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini memang terjadi.
Hal ini menjadi catatan penting alasan banyak bantuan untuk pelaku pariwisata tidak bisa dinikmati secara merata karena database-nya tidak ada.
Bahkan, kata Dede, pada saat pembahasan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI sebenarnya sudah meminta anggaran agar dialokasikan juga untuk bantuan-bantuan kepada pelaku pariwisata. Namun hal itu ditolak pemerintah.
“Karena kita paham sekali banyak anggaran-anggaran infrastruktur yang ratusan miliar rupiah. Kalau anggaran itu bisa diarahkan jadi bantuan kepada pelaku pariwisata, tapi itu dilarang pemerintah,” ungkap Dede Yusuf didampingi Ketua Imah Rancage Demokrat Saeful Bachri di sela-sela pelaksanaan vaksinasi massal dalam rangkaian bulan bakti Partai Demokrat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa, 7 September 2021.
Penolakan pemerintah, lanjut Dede, urusan bantuan bagi sektor terdampak Covid-19 merupakan urusan Kementerian Sosial. Selain itu, selama masa pandemi ini juga anggaran Kementerian Pariwisata terpotong untuk realokasi dan refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kasus Pelanggaran Prokes Kafe Holywings Naik ke Penyidikan, Polisi Cari Tersangka