SOREANG, (PR).- Masih kurangnya dukungan pemerintah secara maksimal, membuat keberadaan salah satu anak perusahaan BUMN di Banjaran yakni PT Rajawali Mitra Banjaran, kian mengkhawatirkan. Kapasitas pabrik saat ini jauh lebih besar daripada pekerjaan yang dilakukan. Demikian diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke pabrik tersebut, Rabu 11 Mei 2016. PT Rajawali Mitra Banjaran merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi alat kontrasepsi dan jarum suntik. "Saat ini pemesanan dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini negara, belum mencapai potensi optimal. Sehingga masih ditenderkan ke pihak-pihak luar. Sebetulnya itu tidak apa-apa, tetapi tentu sebagai anak bangsa tentu kita mendorong untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal," ungkap Dede. Kesulitan lainnya yang dihadapi, lanjut Dede, yakni melakukan promosi produk. Sebab, saat ini tidak ada promosi alat kontrasepsi. Padahal sebenarnya, keberadaan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah ledakan penduduk, menjaga kesehatan bagi ibu dan anak, dan mengurangi penyebaran Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang membahayakan bagi kesehatan. "Kualitas produk yang diproduksi di sini sangat memadai. Produk kita sudah cukup bagus. Namun belum ada sentuhan pengembangan-pengembangan seperti modernisasi mesin, promosi, kreativitas, atau juga kerja sama dengan mitra lain selain pemerintah," tutur dia. Pihaknya pun berharap ke depan, perusahaan PT Mitra Rajawali Banjaran ini menjadi barier dan juga pencegah ledakan penduduk. Dijelaskan dia, pihaknya selaku legislator hanya mendukung dari sisi fungsi anggaran untuk sisi preventif dan promotif dari sisi Kementerian Kesehatan. Tentunya, untuk upaya mengantisipasi ledakan penduduk tersebut lebih difokuskan ke puskesmas-puskesmas yang salah satu fungsinya sebagai pembagian alat kotrasepsi. "Dari total anggaran kesehatan, sebesar 60 persennya itu adalah untuk preventif dan promotif. Apabila ini dikelola dengan baik, maka konsep Indonesia Sehat itu akan terwujud," kata dia. Dia mengharapkan pabrik ini mampu memberikan sebuah produk yang sanggup bersaing dari berbagai unsur. Sehingga anggaran yang sudah dialokasikan untuk alat kontrasepsi di BKKBN sebesar Rp 200 miliar bisa dioptimalkan agar produk lokal juga ikut hadir. Sementara itu, Direktur Utama PT Rajawali Mitra Banjaran, Achmad Sufi mengatakan, meski saat ini perusahaannya relatif berjalan, akan tetapi jumlah pesanan produk reguler yang dipesan pemerintah untuk mengendalikan angka penduduk masih dinilai jalan di tempat. "Pesanan alat kontrasepsi dari pemeritah untuk menunjang program pengendalian jumlah penduduk masih berjalan. Kita saat ini masih bisa berproduksi 35 ribu gross dalam satu tahun," kata dia. Kendala yang dihadapi, lanjut Achmad, keterbatasan bahan baku menjadi permasalahan krusial selain permasalahan mesin. Pihaknya pun mengharapkan pemerintah pun mampu mendukung keberadaan perusahaannya dalam turut menunjang pengendalian ledakan penduduk.***