SOREANG,(PR).-Bupati Bandung Dadang M. Naser menyatakan, di era otonomi daerah ternyata banyak urusan yang akhirnya ditarik kembali pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar. Apalagi untuk mengurus perizinan dengan aparat pemerintah pusat juga membutuhkan waktu cukup lama.
"Seperti pajak galian C yang kini diambil Pemprov Jabar. Seharusnya diperjelas untuk jenis apa dan luasan berapa," kata Dadang Naser dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Bandung, Rabu 25 Mei 2016.
Dadang Naser mencontohkan, urusan tata ruang di BPN yang cukup lama dan tarifnya mahal. "BPN itu aparat pusat sehingga di pusat sendiri urusan perizinan lama," ucapnya.
Belum lagi dengan keterbatasan jumlah konsultan Amdal yang hanya 43 perusahaan di Indonesia. "Akhirnya pembuatan Amdal baru selesai enam bulan dan mahal. Akhirnya untuk menyiasati ini Pemkab Bandung mempersilahkan pembangunan dulu sambil menunggu Amdal selesai," katanya.***